Kongres AS Mendesak IRS Menangani Masalah Pajak Staking Kripto Sebelum 2026

Para legislator di Kongres AS menyerukan kepada IRS untuk meninjau kembali bagaimana pajak staking cryptocurrency dikenakan, dengan alasan kekhawatiran bagi investor. Delapan belas anggota bipartisan secara resmi meminta peninjauan terhadap panduan IRS 2023 mengenai imbalan staking sebelum tahun pajak 2026. Staking telah berkembang menjadi sumber pendapatan signifikan bagi pemegang kripto, tetapi di bawah aturan saat ini, mereka berisiko dikenai pajak dua kali.

Mengapa Legislator Mengangkat Kekhawatiran?

Perwakilan Republik Mike Carey memimpin kelompok yang mengirim surat kepada Komisaris IRS sementara Scott Bessent meminta klarifikasi mengenai Revenue Ruling 2023-14. Peraturan ini menyatakan investor harus melaporkan imbalan staking saat menerimanya dan lagi jika dijual dengan harga berbeda. Kritikus mengatakan ini menyebabkan pajak ganda.

Carey mengatakan bahwa surat ini adalah langkah menuju perlakuan staking seperti investasi normal, hanya dikenai pajak saat dijual. Ini bisa memudahkan orang mengikuti aturan dan menghindari tagihan pajak mengejutkan akibat perubahan harga kripto.

Para legislator juga menanyakan apakah ada hambatan yang bisa menghentikan IRS memberikan panduan terbaru sebelum tahun pajak 2026. Surat mereka menunjukkan ketegangan antara aturan lama dan pasar kripto yang cepat berubah.

Respons Industri dan Dampak Lebih Luas

Para ahli industri mengatakan proposal kongres ini adalah langkah positif, karena pajak yang adil membantu AS tetap kuat dalam blockchain. Miller Whitehouse-Levine, CEO Solana Policy Institute, mengatakan mining dan staking penting untuk keamanan dan memperingatkan bahwa pajak berlebihan bisa mengurangi partisipasi.

Ji Hun Kim, CEO Crypto Council for Innovation, menambahkan bahwa imbalan staking tidak sama dengan pendapatan biasa. Aturan pajak yang mengabaikan hal ini bisa merugikan pemegang jangka panjang dan memperlambat pertumbuhan blockchain. Cara IRS menerapkan pajak ini bisa memengaruhi adopsi, keamanan jaringan, dan peran AS dalam pasar kripto.

Diskusi ini juga menunjukkan tantangan yang lebih besar: mengumpulkan pajak sambil menjaga aturan tetap ramah bagi inovasi. Saat aset digital semakin terintegrasi dengan keuangan tradisional, pembuat kebijakan harus menetapkan aturan yang adil dan praktis.

Upaya Legislatif dan Usulan Masa Depan

Masalah ini telah muncul di Kongres sebelumnya. Tahun lalu, Providing Tax Clarity for Digital Assets Act bertujuan mencegah pajak ganda pada imbalan staking, tetapi tidak maju.

Proud to introduce the bipartisan Providing Tax Clarity for Digital Assets Act with @RepWileyNickel to clarify within the tax code that digital asset rewards are to be collected at the point of sale, while codifying staking rewards as “created property.”https://t.co/Stoc4uvVay

— Congressman Drew Ferguson (@RepDrewFerguson) April 30, 2024

Baru-baru ini, Perwakilan Steven Horsford dan Max Miller memperkenalkan PARITY Act, yang memungkinkan penundaan pajak atas imbalan staking dan mining hingga lima tahun.

PARITY Act juga bertujuan menurunkan pajak untuk transaksi stablecoin kecil, menunjukkan bahwa legislator mulai menyadari tantangan unik yang dihadapi pengguna kripto. Meskipun masih dalam tinjauan, ini menandai dorongan untuk memperbarui kebijakan pajak AS bagi ekonomi modern.

Bagaimana Ini Bisa Mempengaruhi Investor?

Jika IRS memperbarui aturan, investor kripto bisa menghindari pajak ganda pada imbalan staking yang sama. Saat ini, imbalan dikenai pajak saat diterima dan lagi saat dijual, yang bisa menimbulkan stres finansial tambahan. Memperbarui aturan akan menunjukkan keuntungan nyata lebih jelas dan bisa membuat orang lebih bersedia menahan imbalan lebih lama.