Filipina Pertimbangkan Rancangan Undang-Undang Cadangan Bitcoin Strategis Dengan 10.000 BTC

Di Filipina, sebuah rancangan undang-undang sedang dipertimbangkan yang memungkinkan bank sentral menyimpan hingga 10.000 Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara. Anggota Kongres Miguel Luis Villafuerte mendukung Strategic Bitcoin Reserve Act. Ia menyebut Bitcoin sebagai “aset strategis” yang dapat membantu memperkuat keamanan finansial Filipina di tengah perubahan ekonomi global.

Rencana ini menonjol karena ukurannya dan aturan yang jelas. Alih-alih pembelian mendadak atau penyitaan, rancangan undang-undang ini menetapkan rencana akumulasi yang hati-hati dengan pengawasan ketat agar prosesnya terbuka dan akuntabel.

Rencana Akumulasi Bitcoin di Filipina

Rancangan undang-undang memberikan peta jalan yang jelas untuk membangun cadangan tersebut. Bank sentral akan mengakuisisi 2.000 BTC setiap tahun selama lima tahun, hingga akhirnya mencapai 10.000 BTC. Bitcoin ini kemudian akan disimpan di cold storage dengan pengawasan ketat untuk melindungi dari ancaman siber.

Yang penting, proposal ini menetapkan lock-up 20 tahun, mencegah penjualan atau pemindahan Bitcoin kecuali untuk kewajiban utang negara. Bahkan setelah periode ini berakhir, hanya sebagian kecil, maksimal 10%, yang dapat digunakan atau dijual dalam periode dua tahun.

Rancangan ini juga menekankan transparansi. Laporan triwulanan akan mengungkap alamat wallet, jumlah kepemilikan, dan pihak yang mengontrol private key. Tingkat keterbukaan seperti ini jarang ditemui pada aset kripto yang dikelola pemerintah dan bisa menjadi standar tata kelola aset digital.

Desain rencana ini membantu mengurangi risiko pasar. Dengan tempo pembelian yang teratur dan batasan penarikan, bank sentral dapat menghindari fluktuasi harga mendadak sambil menjaga cadangan yang stabil untuk jangka panjang.

Potensi Manfaat Cadangan Bitcoin

Jika rancangan undang-undang disahkan, Filipina akan menjadi pemimpin di Asia Tenggara dengan membentuk cadangan Bitcoin pemerintah. Ini bisa meningkatkan pengaruhnya di pasar kripto global dan menarik minat investor internasional.

Para ahli menyoroti bahwa Bitcoin dapat menawarkan negara berkembang perlindungan terhadap depresiasi mata uang fiat. Kadan Stadelmann, CTO Komodo Platform, menyatakan bahwa “Filipina telah memasuki perlombaan Bitcoin, dan rancangan undang-undang ini menegaskan Bitcoin sebagai emas digital.” Ia juga menyoroti tantangan potensial: Bitcoin belum diakui sebagai alat pembayaran sah di negara tersebut, yang bisa memengaruhi proses persetujuan undang-undang ini.

Berbeda dengan El Salvador, yang mempromosikan Bitcoin untuk transaksi sehari-hari, Filipina menempuh pendekatan hati-hati dan terstruktur. Fokus tetap pada akumulasi jangka panjang dan keamanan fiskal, bukan penggunaan langsung oleh konsumen. Dengan target 10.000 BTC, Filipina bisa melampaui cadangan El Salvador yang 6.276 BTC dan hampir menyamai perkiraan kepemilikan Bhutan 10.500 BTC.

Strategi ini memungkinkan Filipina memperoleh keuntungan sebagai pelopor sekaligus menciptakan lindung nilai kedaulatan terhadap volatilitas mata uang, menggabungkan inovasi dengan perencanaan yang hati-hati.

Konteks Regulasi dan Implikasi Strategis

Rancangan undang-undang ini muncul di tengah pengawasan kripto yang lebih ketat di Filipina. Awal bulan ini, Securities and Exchange Commission (SEC) memberi peringatan kepada sepuluh bursa kripto besar, termasuk OKX, Bybit, dan KuCoin, karena beroperasi tanpa pendaftaran yang tepat sesuai aturan baru crypto asset service provider.

Tingkat pengawasan ini menunjukkan bahwa legislator ingin menyeimbangkan inovasi dengan pengawasan. Cadangan Bitcoin yang terstruktur dengan baik dapat beroperasi dalam kerangka ini, memberikan penyimpanan nilai jangka panjang sekaligus menjadi model pengelolaan aset digital yang bertanggung jawab.

Para analis menyarankan cadangan ini bisa meningkatkan inklusi finansial bagi populasi yang tidak memiliki akses perbankan, karena kepemilikan Bitcoin dapat membantu menstabilkan ekonomi secara lebih luas. Selain itu, standar pelaporan publik Filipina dapat menjadi contoh bagi negara lain yang mempertimbangkan aset kripto kedaulatan, menekankan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel dalam keuangan digital.

Apa Artinya?

House Bill 421 merupakan langkah penting dalam cara pemerintah menangani cryptocurrency. Dengan merencanakan pembelian Bitcoin secara hati-hati, Filipina sedang menguji strategi yang berfokus pada keamanan finansial, keterbukaan, dan perencanaan cerdas.

Meski tantangan tetap ada, proyek ini berpotensi mengubah cara negara berkembang memanfaatkan aset digital. Di wilayah yang stabilitas finansialnya menjadi perhatian, cadangan Bitcoin pemerintah bisa menjadi alat yang berguna sekaligus menunjukkan pendekatan manajemen keuangan yang hati-hati dan berpandangan ke depan.