Daftar Negara Tempat Mata Uang Kripto Legal atau Dilarang

Di periode pertumbuhan pesat popularitas mata uang kripto, pertanyaan tentang status hukumnya makin relevan. Bitcoin dan aset digital lain menarik minat investor serta pengguna, membuka cakrawala baru bukan hanya untuk investasi, tetapi juga untuk melakukan pembayaran.

Ketiadaan kerangka hukum terpadu dan pendekatan legislasi yang beragam di berbagai negara menciptakan ketidakpastian. Belum ada solusi tunggal di tingkat global. Mari kita pahami aspek-aspek utama terkait legalitas perdagangan mata uang kripto di berbagai negara untuk memperjelas gambaran yang terjadi di dunia.

Negara-Negara di Mana Bitcoin Legal

Menurut portal Coin Dance, Bitcoin sepenuhnya legal di setidaknya 111 negara. Di sebagian besar negara, mata uang kripto belum diatur secara khusus—otoritas tidak melarang menyimpan uang digital dan memperdagangkannya. Saat ini daftar negara di mana mata uang kripto (khususnya Bitcoin) legal mencakup:

Negara	Status
Kanada	StatusDi Kanada, mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah: dari sudut pandang perpajakan, bitcoin adalah komoditas. Meski begitu, transaksi dengannya adalah legal. Pada saat yang sama, bursa kripto dianggap sebagai organisasi keuangan dan diatur oleh hukum terkait. Perusahaan semacam ini wajib mengajukan laporan dan melaporkan transaksi mencurigakan.
Amerika Serikat	StatusDi AS, mata uang kripto legal dan diakui sebagai mata uang yang bebas dikonversi. Perusahaan yang menyediakan layanan penukaran bitcoin atau pemrosesan transaksi kripto juga berada dalam ranah hukum: layanan tersebut termasuk kategori MSB (money services business), menjalani registrasi yang diperlukan pada Departemen Keuangan, dan tunduk pada persyaratan Bank Secrecy Act.
Britania Raya	StatusAda tren nyata di Inggris untuk menjadikan negara tersebut sebagai pusat kripto global. Pada Juni 2023, rancangan undang-undang yang bertujuan mengatur pasar kripto disetujui: menurutnya, stablecoin memperoleh status sebagai alat pembayaran, dan blockchain dapat diintegrasikan ke pasar keuangan negara.
Jepang	StatusMata uang kripto di Jepang adalah properti atau komoditas, namun bukan alat pembayaran resmi. Pendekatan ini berarti bank dan jenis organisasi tertentu dilarang melakukan transaksi kripto. Meski begitu, individu dan sebagian besar badan hukum berhak menerima kripto sebagai imbalan atas barang dan jasa, dan bursa kripto diatur oleh undang-undang.
Australia	StatusDi Australia, Bitcoin diperlakukan sebagai properti dan transaksi kripto sebagai bentuk pendapatan yang dikenai pajak capital gain. Pada saat yang sama, memegang kripto tidak dikenai pajak dalam banyak kasus. Untuk keperluan pajak, warga diwajibkan mencatat dan menyimpan informasi semua transaksi kripto.
Spanyol	StatusDi Spanyol, mata uang kripto tidak berstatus alat bayar sah, tetapi penggunaannya dan perdagangannya diperbolehkan. CNMV (Komisi Pasar Efek Nasional) dan Bank of Spain adalah otoritas utama yang mengawasi aktivitas terkait kripto. Transaksi kripto dikenai pajak capital gain, dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan kripto wajib membayar pajak badan.
Meksiko	StatusDi Meksiko, mata uang kripto seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi penggunaannya dan perdagangannya diperbolehkan. Kripto dianggap sebagai aset virtual dan diatur di bawah Undang-Undang Fintech tahun 2018, yang memberikan kerangka hukum bagi aktivitas terkait kripto dan teknologi keuangan.
Venezuela	StatusPenggunaan kripto di Venezuela menjadi cukup umum dalam beberapa tahun terakhir karena hiperinflasi bolivar. Pada 2018, pemerintah meluncurkan kripto nasional, Petro, yang didukung minyak dan sumber daya alam lain. Namun Petro tidak diadopsi luas. Pemerintah tidak melarang penggunaan kripto lain seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin, tetapi juga belum sepenuhnya melegalkannya.
Argentina	StatusArgentina adalah salah satu negara dengan popularitas kripto sangat tinggi. Dalam konteks inflasi tinggi dan ketidakstabilan ekonomi, banyak warga beralih ke kripto untuk menjaga nilai simpanan. Pada 2019, bank sentral menegaskan kripto bukan alat bayar sah, tetapi penggunaannya tidak dilarang. Sejak 2017, pendapatan dari transaksi kripto wajib dilaporkan untuk pajak.
Jerman	StatusDi Jerman, kripto dianggap sebagai uang privat dan penggunaannya serta perdagangannya diperbolehkan. BaFin mengklasifikasikan kripto sebagai “unit akun” dan tidak menganggapnya alat bayar sah, namun mengakui status hukumnya untuk tujuan investasi dan perdagangan. Bagi individu, transaksi kripto dalam setahun dikenai pajak jika keuntungan melebihi 600 euro.
Austria	StatusDi Austria, kripto seperti Bitcoin bukan alat bayar sah, tetapi penggunaan dan perdagangannya sepenuhnya legal. Otoritas Keuangan Austria (FMA) adalah regulator utama yang mengawasi aktivitas terkait kripto dan memberikan pedoman tentang kripto dan ICO.
Pantai Gading (Côte d’Ivoire)	StatusDi Pantai Gading, kripto tidak berstatus alat bayar sah. Namun tidak ada legislasi spesifik yang melarang penggunaannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna dan pelaku usaha. Regulator belum mengeluarkan arahan khusus, dan saat ini transaksi kripto tidak dikenai pajak khusus.
Turki	StatusPada 2021, bank sentral Turki menyatakan kripto bukan alat bayar sah. Namun penggunaan kripto untuk perdagangan/investasi tidak dilarang. Pada 2023, pemerintah mengajukan RUU yang mendefinisikan aset kripto sebagai “aset digital yang bukan alat pembayaran tetapi dapat diperdagangkan di platform elektronik.”
Rusia	StatusDi Rusia, kripto seperti Bitcoin dan Ethereum tidak diakui sebagai alat bayar sah, tetapi penggunaan dan perdagangannya tidak dilarang. UU Aset Keuangan Digital (DFA) berlaku sejak Jan 2021, melegalkan transaksi kripto namun membatasi penggunaannya sebagai alat pembayaran. Pendapatan dari transaksi kripto dikenai pajak dan wajib dilaporkan.
Ukraina	StatusDi Ukraina, kripto seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat bayar sah namun penggunaannya tidak dilarang. Kripto dianggap sebagai properti dan dapat digunakan untuk investasi dan transaksi lain. Pada Sep 2021, parlemen mengesahkan UU Aset Virtual yang mengatur penggunaan kripto dan memastikan status hukumnya.
Uzbekistan	StatusDi Uzbekistan, kripto mendapat status hukum resmi. Pada Jul 2018, presiden menandatangani sejumlah dekret yang melegalkan transaksi kripto dan mining, serta menetapkan aturan regulasinya.
Kazakhstan	StatusPada 2020, Kazakhstan menjadi salah satu negara CIS pertama yang melegalkan mining dan peredaran kripto. UU “Aset Digital” mendefinisikan status hukum kripto, kerangka regulasi, dan operasi yang diizinkan.
Hong Kong	StatusOtoritas Hong Kong memperlakukan kripto sebagai barang/aset digital, bukan alat bayar sah. Perusahaan dan individu dapat menggunakan kripto untuk jual-beli, namun tidak diakui sebagai alat tukar resmi. Kerangka lisensi SFC untuk platform kripto mewajibkan perolehan izin.
Korea Selatan	StatusMeski populer, penggunaan kripto di Korea Selatan memiliki sejumlah pembatasan, seperti larangan pembelian kripto dengan kartu kredit (2020). Iklan layanan kripto diatur ketat, dan keuntungan dari transaksi kripto dikenai pajak.
Brasil	StatusDi Brasil, kripto diakui secara resmi, penggunaannya sebagai alat tukar atau investasi tidak dilarang. Sejak 2019, bursa kripto wajib terdaftar di CVM guna memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Polandia	StatusDi Polandia, kripto tidak dilarang dan penggunaannya umumnya diperbolehkan, meskipun ada regulasi dan kewajiban pajak. Sejak 2020, bursa/platform kripto wajib registrasi dan patuh AML yang ketat.
India	StatusLanskap kripto di India lama kontroversial karena kurangnya regulasi jelas. Pada 2020, Mahkamah Agung membatalkan larangan RBI atas layanan perbankan ke perusahaan kripto. India tengah membahas RUU regulasi kripto dan CBDC.
Portugal	StatusKripto tidak diakui sebagai alat bayar resmi, tetapi penggunaannya untuk investasi/pertukaran tidak dilarang. Pada 2023 diberlakukan pajak keuntungan kripto 28%, masih relatif rendah di Eropa sehingga menarik bagi investor.
Iran	StatusBank sentral Iran berhati-hati terhadap kripto namun tidak melarang. Bursa dan platform kripto diatur; mining legal bila terdaftar dan menggunakan listrik secara sah, meski ada penertiban karena konsumsi listrik tinggi.

Negara-negara di atas memberikan tingkat legalisasi dan regulasi yang berbeda terhadap Bitcoin dan kripto lain, menciptakan kondisi yang kondusif bagi penggunaan dan pengembangannya.

Negara yang Menetapkan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Sah

Jumlah negara yang mengizinkan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah sangat sedikit—hanya dua (El Salvador dan Republik Afrika Tengah/CAR). Otoritas negara ini mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi dengan peredaran bebas.

Benar, kripto lain belum diakui dengan status yang sama. Namun faktanya: di negara-negara ini Anda benar-benar bisa pergi ke toko dan membayar dengan bitcoin. Negara mana saja, berikut penjelasannya:

Negara	Status
El Salvador	StatusEl Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran sah berdampingan dengan dolar AS. Keputusan yang diinisiasi Presiden Nayib Bukele pada September 2021 ini menjadi momen bersejarah menuju sistem keuangan yang lebih inklusif. Undang-undang mewajibkan semua pelaku usaha menerima kripto sebagai metode pembayaran jika secara teknis mampu. El Salvador meluncurkan aplikasi dompet digital bernama Chivo yang memungkinkan pengguna menyimpan dan menukar Bitcoin tanpa biaya, serta memasang ATM Bitcoin di seluruh negeri untuk penukaran kripto ke tunai. Adopsi Bitcoin ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan menurunkan biaya remitansi, yang merupakan porsi signifikan dari PDB negara.
Republik Afrika Tengah (CAR)	StatusPada April 2022, parlemen CAR mengesahkan RUU yang mengakui Bitcoin sebagai mata uang resmi negara, menjadikan CAR negara kedua di dunia yang melegalkan Bitcoin berdampingan dengan mata uang nasional (CFA franc). Pemerintah mengumumkan penciptaan aset digital nasional bernama Sango Coin dan menjalankan program edukasi publik (forum dan kampanye literasi keuangan) untuk meningkatkan pemahaman kripto dan teknologi blockchain. Meski menghadapi tantangan (akses layanan keuangan dan internet terbatas), pemerintah berharap penggunaan kripto membantu mengatasi eksklusi finansial dan menarik investasi infrastruktur/teknologi.

Jadi, hanya di dua negara ini Bitcoin berstatus alat pembayaran resmi. Di negara lain, kripto dilegalkan untuk berbagai transaksi, tetapi tidak berstatus alat bayar sah.

Negara-Negara yang Melarang Mata Uang Kripto

Terlepas dari pertumbuhan popularitas kripto di seluruh dunia, sembilan negara secara tegas melarang penggunaan dan perdagangannya di wilayah mereka. Berikut daftar beberapa pemerintah yang menganggap peredaran aset digital ilegal:

Negara	Status
Tiongkok	StatusKebijakan kripto Tiongkok termasuk yang paling ketat di dunia. Pada September 2017, negara ini melarang ICO, yang memicu penutupan banyak bursa dan proyek kripto. Dalam tahun-tahun berikutnya, kontrol terhadap kripto makin diperketat.
Aljazair	StatusPenggunaan dan perdagangan Bitcoin serta kripto lain dilarang keras. Pada 2017, otoritas mengkategorikan transaksi kripto sebagai aktivitas ilegal.
Maroko	StatusPada 2017, Maroko menjadi negara Afrika Utara pertama yang melarang penggunaan kripto. Bank sentral menyatakan kekhawatiran terkait kurangnya regulasi dan potensi penyalahgunaan.
Mesir	StatusPada 2018, bank sentral melarang bank/lembaga kredit melakukan transaksi kripto. Mufti Agung Mesir juga mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perdagangan Bitcoin.
Nepal	StatusPada 2017, Nepal menjadi negara Asia Selatan pertama yang melarang penggunaan kripto. Bank sentral mengkhawatirkan kurangnya regulasi dan potensi penyalahgunaan. Bank/lembaga keuangan dilarang terlibat dengan kripto, dan masyarakat didorong untuk tidak membeli/menjual/menggunakan kripto.
Bolivia	StatusSejak 2014, bank sentral Bolivia melarang penggunaan semua bentuk mata uang digital, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan lainnya—mencakup pembelian, penjualan, dan penggunaan untuk pembayaran barang/jasa. Alasannya: stabilitas sistem keuangan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
Tunisia	StatusKripto bukan alat bayar sah dan penggunaannya tidak sepenuhnya dilarang, tetapi bank sentral mengeluarkan peringatan tentang risiko volatilitas, pencucian uang, dan penipuan.
Oman	StatusBank sentral Oman memperingatkan bahwa kripto bukan alat bayar sah di negara tersebut. Itu berarti penggunaan Bitcoin dan kripto lain untuk pembayaran barang/jasa tidak diperbolehkan.
Bangladesh	StatusSejak 2014, Bangladesh memberlakukan larangan total atas penggunaan dan perdagangan kripto. Bank sentral menyatakan perdagangan Bitcoin dan kripto lain ilegal dan dapat berujung denda atau penjara.

Motif pelarangan beragam. Pertama, pemerintah khawatir dampak kripto terhadap kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sifat terdesentralisasi kripto dapat membatasi kemampuan bank sentral mengendalikan arus uang.

Kedua, anonimitas sebagian transaksi kripto dapat membuka peluang pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas kriminal lain. Terakhir, pemerintah tidak ingin kehilangan kendali atas sistem moneter dan mekanisme pengaturan pasar keuangan.

Kripto adalah metode pembayaran yang relatif baru, yang hingga kini belum didefinisikan secara jelas dalam legislasi banyak negara. Sebagian besar negara mengakui legalitas kripto. Menurut CoinGecko, hingga akhir 2023, lebih dari 60% negara telah melegalkan penggunaan uang digital, dengan Eropa termasuk kawasan terdepan.

Namun tidak semua negara telah mengatur penggunaan Bitcoin atau uang virtual lainnya lewat undang-undang. Banyak negara menganggap kripto sebagai properti atau komoditas, bukan alat pembayaran. Meski begitu, ada tren penyusunan RUU yang akan membawa uang digital ke ranah hukum.

Suka dengan artikelnya? Kami menantikan komentar Anda.